DEWAN KEHORMATAN/DEWAN ETIK

1. UMUM
Dewan Etik Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional Indonesia disebut dengan Dewan Kehormatan Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional Indonesia
2. ETIKA DAN KODE ETIK (pasal 7 Anggaran Dasar)
PERTAPIN memiliki Etika dalam bertindak yaitu jujur, cerdas, santun, taat hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, bertanggungjawab, kesetaraan dan kesetiakawanan.
Etika sebagaimana dimaksud di atas dituangkan kedalam KODE ETIK sebagai berikut :
  1. Kami Anggota PERTAPIN, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945.
  2. Kami Anggota PERTAPIN, menjunjung tinggi dan menghormati kesepakatan kerja.
  3. Kami Anggota PERTAPIN, bekerja secara profesional dan tidak melakukan persaingan yang tidak sehat dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
  4. Kami Anggota PERTAPIN, tidak menyalah gunakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
  5. Kami Anggota PERTAPIN, ikut berperan aktif dalam peningkatan Pembangunan Nasional.
3. DEWAN KEHORMATAN PUSAT (pasal 23 Anggaran Dasar)
  1. Dewan Kehorman Pusat dibentuk untuk menjaga kehormatan PERTAPIN dan menjaga Kode Etik seluruh jajaran pengurus dan anggota PERTAPIN.
  2. Dewan Kehormatan Pusat bertugas dalam proses pengambilan keputusan untuk menjatuhkan sanksi, dan/atau menyelesaikan perselisihan internal PERTAPIN
  3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan Kehormatan Pusat berkoordinasi dengan Dewan Pembina.
  4. Dewan Kehormatan Pusat berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, 1(satu) orang Sekretaris merangkap sebagai anggota, dan anggota-anggota.
  5. Dewan Kehormatan Pusat dapat mengangkat Wakil Ketua Dewan Kehormatan Pusat untuk membantu Ketua Dewan Kehormatan.
  6. Dewan Kehormatan Pusat berwenang mengambil keputusan dalam :
  1. Menyelesaikan adanya pelanggaran etika, moral dan pelanggaran terhadap ketentuan organisasi yang dilakukan pengurus dan/atau anggota PERTAPIN
  2. Bertindak sebagai upaya akhir bagi anggota dan pengurus PERTAPIN tingkat Kabupaten/Kota yang dikenakan sanksi untuk mencari keadilan.
  1. Dewan Kehormatan Pusat menyampaikan keputusan-keputusannya Kepada Dewan Pimpinan Pusat dengan tembusan Dewan Pembina.
  2. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat bersifat rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk dilaksanakan.
  3. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat terkait perselisihan internal PERTAPIN bersifat final dan mengikat secara internal PERTAPIN dan dijalankan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
  4. Dewan Kehormatan Pusat mempunyai hubungan kerja dengan Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat.
4. HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT (pasal 10 Anggaran Rumah Tangga)
- Dewan Kehormatan Pusat berhak :
  1. Menerima laporan adanya pelanggaran etika, moral, hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah.
  2. Menerima laporan menyangkut adanya perselisihan internal Organisasi tingkat pusat dan daerah.
  3. Menerima laporan keberatan atas putusan Dewan Kehormatan Daerah tentang pemberian sanksi kepada Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan anggota.
  1. Dewan Kehormatan Pusat berkewajiban ;
  1. Memeriksa, memutuskan dan merekomendasikan pemberian sanksi atas pelanggaran etika, moral, hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah.
  2. Memeriksa dan memutuskan penyelesaian perselisihan internal organisasi di tingkat pusat dan daerah.
  3. Memeriksa, memutuskan dan merekomendasikan atas keputusan pemberian sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah.
  4. Menyampaikan Keputusan-Keputusan yang diambil kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk dilaksanakan dan Kepada Dewan Pembina untuk dilakukan pembinaan dan arahan.
5. DEWAN KEHORMATAN DAERAH (pasal 34 Anggaran Dasar)
  1. Dewan Kehormatan Daerah dibentuk untuk menjaga kehormatan PERTAPIN tingkat Daerah dan Cabang serta menjaga Etik seluruh jajaran pengurus dan anggota PERTAPIN.
  2. Dewan Kehormatan Daerah sekurang-kurangnya terdiri atas :
  1. Ketua merangkap sebagai anggota
  2. Sekretaris merangkap sebagai anggota, dan
  3. Anggota-Anggota
  1. Dewan Kehormatan Daerah berwenang melakukan verifikasi, memeriksa, merekomendasikan hasil verifikasi dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etika, moral, dan pelanggaran terhadap Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh Jajaran Pengurus Tingkat Cabang dan Anggota serta terjadinya perselisihan internal di tingkat Cabang.
6. HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH (pasal 21 Anggaran Rumah Tangga)
  1. Dewan Kehormatan Daerah berhak :
  1. Menerima laporan adanya pelanggaran etika, moral, hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan/atau Anggota.
  2. Menerima laporan menyangkut adanya perselisihan internal Organisasi tingkat Cabang.
  1. Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban :
  1. Memeriksa, memutuskan dan merekomendasikan pemberian sanksi atas pelanggaran etika, moral, hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan/atau Anggota.
  2. Memeriksa, memutuskan dan merekomendasikan penyelesaian perselisihan internal Organisasi tingkat Cabang.
  3. Menyampaikan keputusan-keputusan  yang diambil kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah dengan tembusan wajib disampaikan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat.
7. PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL ORGANISASI (pasal 69 Anggaran Dasar)
  1. Perselisihan internal PERTAPIN adalah perselisihan berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota, pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap Keputusan PERTAPIN.
  2. Penyelesaian Internal PERTAPIN sebagaimana disebutkan pada ayat (1) untuk tingkat pusat dan daerah dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Pusat.
  3. Penyelesaian Internal PERTAPIN sebagaimana disebutkan pada ayat (1) untuk tingkat Cabang dan Anggota dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah.
  4. Penyelesaian internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
  5. Dalam hal penyelesaian internal sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai, penyelesaian internal dilanjutkan ke Dewan Kehormatan Pusat.
  6. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat bersifat final dan mengingat di internal PERTAPIN.
  7. Dalam hal penyelesaian internal PERTAPIN tidak tercapai, kecuali berkenaan dengan kepengurusan, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
  8. PENUTUP Pengaturan lebih lanjut tentang Etika dan Dewan Kehormatan akan diurai lebih rinci kedalam Peraturan Organisasi